RENCANA TATA RUANG PERDESAAN

Suatu konsep landasan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan yang partisipatif dan berkesinambungan

Oleh:

M. F. LISAN, ST

(FT Kec. Ganding Kab Sumenep)

1.    Pendahuluan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan (UU 24 Tahun 1992). 

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting  dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh dibawah masyarakat perkotaan. 

Kemampuan berpolitik masyarakat perkotaan pun lebih elegan dibanding kemampuan masyarakat perdesaan. Dari segi ikatan sosial, memang masyarakat perdesaan mempunyai sedikit kelebihan dibanding masyarakat perkotaan, terutama dalam sikap tolong-menolong (bergotong-royong) sebagai cerminan dari semangat UUD 45, walau sekarang sifat tersebut mulai tererosi pula dengan masuknya teknologi informasi ke perdesaan. 

Kenyataan tersebut terbentuk karena sistem, termasuk kelembagaan dan peraturan, yang berkembang selama ini. Apabila tetap diteruskan, artinya tidak ada terobosan yang berarti, baik dari sisi kebijakan atau peraturan maupun willingness Pemerintah serta pelaku pembangunan lainnya, tentu termasuk masyarakat desanya sendiri, maka mereka akan tetap seperti itu, yaitu miskin dan tak mempunyai bargaining position. Bahkan predikat negatif lainnya pun akan semakin bertambah.

Rencana Tata Ruang Perdesaan diharapkan nantinya mampu menjadi acuan atau koridor bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pengembangan perdesaan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa diharapkan RTR (Rencana Tata Ruang) tersebut mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mengangkat masyarakat desa menjadi lebih baik. Untuk itu keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dari mulai proses penyusunan, diskusi perbaikan sampai pada perumusan draft akhir RTR tersebut menjadi sangat penting. 

2.    Pola Pikir penyusunan Rencana Tata Ruang Desa

Desa merupakan suatu lokasi di pedesaan dengan kondisi lahan sangat heterogen dan topografi yang beraneka ragam. Pola tata ruangnya sangatlah tergantung pada topografi yang ada. Pola tata ruang merupakan pemanfaatan ruang atau lahan di desa untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan berguna bagi kelangsungan hidup penduduknya.

Pemanfaatan lahan di desa dibedakan atas dua fungsi, yaitu: 

1.    Fungsi sosial adalah untuk perkampungan desa.

2.    Fungsi ekonomi adalah dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi seperti , 

            sawah, perkebunan, pertanian dan peternakan

Dalam penataan ruang desa diperlukan empat komponen, yaitu : 

1.    Sumberdaya alam,

2.    Sumberdaya manusia,

3.    IPTEK dan 

4.    Spatial (keruangan)

Pola tata ruang desa pada umumnya sangat sederhana, letak rumah di kelilingi pekarangan cukup luas, jarak antara rumah satu dengan lain cukup longgar, setiap mempunyai halaman, sawah dan ladang di luar perkampungan. 

Pada desa yang sudah berkembang  pola tata guna lahan lebih teratur, yaitu adanya perusahaan yang biasa mengolah sumberdaya desa, terdapat pasar tradisional, tempat ibadah rapi, sarana dan prasarana pendidikan serta balai kesehatan. Semakin maju daerah pedesaan, bentuk penataan ruang semakin teratur dan tertata dengan baik.

Pola persebaran dan pemukiman desa menurut R Bintarto (1977) sebagai berikut: 

1.    Pola Radial

2.    Pola Tersebar

3.    Pola memanjang sepanjang pantai

4.    Pola memanjang sepanjang sungai

5.    Pola memanjang sepanjang jalan

6.    Pola memanjang sejajar dengan jalan kereta api 

3.    Tujuan

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang kawasan perdesaan

1.    mengatur pemanfaatan ruang kawasan perdesaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan buatan, dan lingkungan social

2.    meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat 

3.    mencapai tata ruang perdesaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia

4.    mendorong dinamika kegiatan pembangunan di perdesaan sehingga dicapai kehidupan perdesaan yang berkeadilan serta menunjang pelestarian budaya

5.    menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dan perkotaan

6.    mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar

7.    mencegah kerusakan lingkungan

8.    meningkatkan pemanfaatan SDA dan SDM secara tepat

9.    mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat aman, serasi dan teratur

10.    meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan.

4.    Konsepsi penataan ruang kawasan perdesaan

Pengalaman yang bisa diambil dari krisis ekonomi di Indonesia adalah bahwa sector agribisnis merupakan sector yang cukup survive. Dan sector tersebut berkembang di lokasi yang jauh dari perkotaan atau dengan kata lain perdesaan. Oleh karena itu pengembangan wilayah perdesaan yang bertumpu pada sector agribisnis menjadi satu alternatif yang menarik. Konsep pengembangan tersebut sering disebut dengan konsepsi pengembangan agropolitan.

Majoritas dari kegiatan masyarakat perdesaan di Indonesia adalah di bidang pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan maupun kehutanan. Untuk itu modus yang paling tepat dalam menggerakkan masyarakat perdesaan adalah dengan melakukan kegiatan pertanian atau agribisnis, baik yang mencakup subsistem hulu (pupuk dan alat pertanian), subsistem usaha tani (KUD), subsistem hilir (agroindustri, pemasaran), dan subsistem penunjang (irigasi desa). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan berbaagai pelayanan sarana produksi, jasa distribusi maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan pertanian dan sekitarnya. Dengan layanan dasar yang sudah terpenuhi tersebut diharapkan masyarakat desa tidak perlu ke kota lagi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka mampu hidup mandiri di lingkungannya.

Gambaran konsepsual dari struktur pengembangan kawasan agropolitan mencakup :

a). pusat-pusat kegatan utama

b). sebaran kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian

c). keterkaitan pusat-pusat kegatan produksi

d). orientasi pusat-pusat permukiman (hilir dan  hulu)

e). orientasi hubungan keluar dari wilayah (pemasaran)

Agar kawasan agropolitan ini dapat mempuyai daya saing yang sehat dengan kawasan lainnya, terutama dalam mengoptimalkan keunggulan komparatifnya, maka pengembangan kawasan agropolitan tersebut haruslah diberikan insentif yang mendorong perkembangannya. Pengembangan kawasan tersebut haruslah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kawasan lain dalam sistem pengembangan wilayah secara menyeluruh.

Untuk itu disusun strategi pengembangannya yang mencakup pemberian modal awal, penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif agar swasta ikut berperanserta, perlu dukungan PSD yang memadai, dan mendorong terbangunnya network untuk pemasaran produknya. Dari aspek penataan ruang, strategi tersebut dijabarkan menjadi:

1.    mendorong terwujudnya keterpaduan program dalam pengembangan agropolitan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah

2.    mendorong terjadinya kemitraan antar wilayah dan antar stakeholder agar terjadi sinergi optimal

3.    mendorong terciptanya community driven planning yang mengedepankan keunggulan lokal, tetapi dalam wadah NKRI

4.    mendorong terwujudnya pola dan struktur ruang yang mendukung perwujudan agropolitan.

5.    Struktur Kandungan Rencana Tata Ruang Desa Partisipatif

Kata Pengantar

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Ruang Lingkup 

1.4 Metode Pendekatan 

1.5 Mekanisme Partisipasi 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB II TINJAUAN KEBIJAKSANAAN REGIONAL 

2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

      2.1.1 Rencana Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Budidaya 

      2.1.2 Rencana Sistem Prasarana Wilayah 

2.2 Rencana Tindak Kecamatan (Kecamatan Action Plan)

2.3 Arahan Rencana Penataan Bangunan (Building Code)

      2.3.1 Pembagian Zona

      2.3.2 Peruntukan dan Intensitas Bangunan

      2.3.3 Arsitektur 

      2.3.4 Pengelolaan Lingkungan 

BAB III FAKTA DAN ANALISIS 

3.1 Kedudukan Desa dalam Konstelasi Regional

3.2 Fisik Dasar Desa 

3.2.1 Penggunaan Lahan 

3.2.2 Bentuk dan Struktur Desa 

3.3 Kependudukan

3.3.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk

3.3.2 Struktur Penduduk 

3.3.3 Perkembangan Perumahan dan Permukiman

3.3.4 Sosial Budaya

3.4 Perekonomian 

3.4.1 Rute Akses Ekonomi

3.4.2 Area Pengembangan Ekonomi Desa

3.5 Sarana dan Prasarana

3.5.1 Sarana 

3.5.2 Prasarana 

3.7 Badan Pemerintahan yang Berperan di Desa

3.8 Potensi dan Masalah

3.8.1 Potensi

3.8.2 Masalah

BAB IV RENCANA TATA RUANG DESA

4.1 Visi dan Misi Pengembangan Desa

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi 

4.2 Rencana Struktur Ruang Desa 

4.2.1 Kerangka Utama Pusat Pelayanan

4.2.2 Ruang Utama Pusat Pelayanan 

4.3 Rencana Pemanfaatan Ruang Desa 

4.3.1 Rencana Tata Guna Lahan Desa

4.4 Rencana Pengembangan Ekonomi

4.4.1 Rute Akses Ekonomi

4.4.2 Rencana Akses dan Pengembangan Area Ekonomi

4.5 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

4.5.1 Rencana Pengembangan Sarana 

4.5.2 Rencana Pengembangan Prasarana

4.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan

4.6.1 Sistem Pengolahan Air Limbah

4.6.2 Sistem Pengelolaan Persampahan

4.7 Rencana Pengaturan Bangunan 

4.7.1 Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

4.7.2 Rencana Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

4.7.3 Rencana Garis Sempadan Bangunan

LAMPIRAN

A. Hasil Kegiatan Sosialisasi :

• Nama Tim kecil Rencana Tata Ruang Desa / Review RPJMDes

• Usulan Warga Desa / MD Perencanaan

• Kesepakatan Warga Desa /RKP Desa

B. Dokumen Kegiatan

• Lampiran kegiatan

C. Dokumentasi Kegiatan

     • Tahapan – Tahapan Perencanaan Tata Ruang Desa 

D. Standar Fasilitas dan Utilitas

     • Standar Fasilitas Umum dan Sosial

    • Pengembangan Utilitas

6.    Kesimpulan dan Saran

Dari uraian diatas dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1.    Bahwa RTR mencakup substansi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian bagi pengembangan kawasan perdesaan sebagai bagian dari sistem wilayah secara utuh.

2.    Untuk mengantisipasi ditetapkannya RTR  yang diharapkan menjadi payung dari kegiatan pengembangan kawasan perdesaan, maka perlu disiapkan pedoman operasionalnya sedini dan sebaik mungkin.

3.    Bahwa pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia yang mayoritas berbasis pertanian dilakukan melalui pendekatan yang menguntungkan masyarakat sekitarnya yaitu agropolitan based.