Secara riel, kemiskinan masih menjadi kendala proses
pembangunan di wilayah Kabupaten Sumenep. Hal ini terjadi terutama karena
tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat masih cukup rendah. Kondisi,
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang sudah
ada masih belum mampu mendukung menciptakan generasi yang mampu membantu
memutuskan mata rantai kemiskinan. Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena
luasnya wilayah cakupan pemerintahan, terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.
Memperhatikan hal tersebut diatas, maka pemerataan
pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan masih belum dapat dicapai dengan
maksimal, terutama terhadap penanganan masalah kemiskinan absolut yang
menyebabkan terjadinya migrasi dan meningkatkan angka pengangguran.
Dengan adanya PNPM – Mandiri Perdesaan sedikit
banyak membantu, terutama pada aspek pembangunan manusianya, dimana proses
pembangunan yang partsipatif menggiring masyarakat melalui pemberdayaan untuk
menemukenali potensi yang mereka miliki menuju kemandirian dan sejahtera.
Dari pola penanganan
masalah kemiskinan yang telah dilakukan, khususnya di Kabupaten Sumenep, lebih
banyak bersifat instant (contohnya BLT) dan tanpa pendampingan. Pada akhirnya
masyarakat terkesan dimanjakan secara materi tanpa diberdayakan agar lebih
mandiri.
Masalah pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program
yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumenep sesuai dengan salah satu agenda
visi dan misi Bupati Sumenep untuk periode 2010 – 2015.
Berdasarkan hasil
Pendataan PPLS 2008, data kemiskinan di Kabupaten Sumenep adalah seperti pada
tabel berikut ini.
0 komentar:
Posting Komentar